Archive for Oktober, 2011

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak

Posted on Maret 14, 2008 by Achun
17 Votes

Setiap pembayaran/pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan adalah transaksi finansial yang harus dicatat sesuai dengan tugas dan fungsi akuntansi.

Pajak mempunyai beberapa sifat sbb :

1.     Pajak merupakan Iuran masyarakat kepada pemerintah yang pembayarannya dapat dipaksakan.  Karena dapat dipaksakan ini sering petugas pajak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dipicu oleh banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhui kewajibannyanya sebagaimana mestinya serta  kekeliruan dalam mencatat transaksi, khususnya yang berhubungan dengan pajak. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan berpihak kepada kepentingan pemerintah. Banyak pengusaha menilai undang-undang dan pertauran perpajakan tidak kondusif.

2.     Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

3.     Wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraperstasi) secara langsung, akan tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari negara dalam mendapatkan pelayanan sesuai haknya sebagai warga negara.

4.     Pajak mempunyai fungsi mengatur sektor sosial, ekonomi maupun budaya.

Berdasarkan cara pemungutannya (khususnya pajak pusat) dapat dibagi atas:

a.     Pajak langsung, Pajak Penghasilan, Pajak kekayaan yang dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu sesuai undang-undang. Pajak penghasilan dan pajak kekayaan ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

b.     Pajak tidak langsung, Pajak Penjualan, Bea meterai, dikenakan pada saat terjadinya perbuatan/transaksi kena pajak, dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Berikut ini adalah beberapa jenis pajak yang secara umum selalu dihadapi oleh perusahaan :

Pajak penghasilan Perseroan : Pajak yang dipungut atas penghasilan (laba bersih)

Walaupun penentuan besarnya Pph,  berdasarkan penghasilan bersih menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Akhir, Wajib pajak diminta untuk melakukan angsuaran bulanan. Maka mencatat angsuran pajak perseroan dicatat sebagai beban/Pajak dibayar dimuka.

Beban/Pajak Dibayar dimuka                             x,xxx,xxx

Kas                                                                                 x,xxx,xxx

Pada akhir tahun Beban/Pajak dibayar dimuka dilakukan penyesuaaian dengan kewajiban pajak sesungguhnya.

Pajak penghasilan karyawan (Pph 21) yaitu pajak menjadi beban karyawan atas penghasilan yang diperoleh. Dengan demikian pajak ini tidak merupakan beban perusahaan. Dalam hal ini perusahaan hanya berkewajiban menghitung dan memotong gaji/upah. Oleh karena itu setiap  terjadi pemotongan yang telah dilaksanakan timbul utang kepada pemerintah sampai dlakukan penyetoran ke kas negara.

Jurnal pencatatan PPh 21

a.     Pada saat pemotongan (dilakukan pada saat pembayaran gaji)

Biaya Gaji x,xxx,xxx
……Pajak penghasilan (PPh 21)……Kas ( Gaji yang dibayarkan) x,xxx,xxxx,xxx,xxx

b.     Saat menyetor ke kas negara

Pajak penghasilan (pph 21) x,xxx,xxx
…… Kas x,xxx,xxx

Penyetoran pajak pengahasilan (Pph) pasal 21 adalah penyetoran kewajiban karyawan yang dipotong dari penghasilannya sesuai undang-undang yang tidak terkait dengan asset/beban/biaya perusahaan sehingga mencatat penyetoran pajak penghasilah sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.

Ppn, Biaya meterai adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi kena pajak (penjualan), biasanya dibebankan kepada pembeli.  PPn merupakan bagian dari beban/biaya  bukan Asset dan dapat dipindahkan kepada pihak lain bila barang tersebut dijual. PPn, Biaya meterai juga tidak dicatat sebagai biya dibayar dimuka

Pada saat membeli barang yang dikenakan PPn timbul kewajiban atas PPn (ppn Masukan) yang merupakan bagian dari rekening Pasiva (Hutang). Dalam pembayaran pembelian tersebut sebagian kas yang dibayarkan adalah untuk membayar Utang PPn tersebut. (tidak ada hubungannya dengan biaya dibayar dimuka). Pada saat menjual,  perusahaan berkewajiban memungut pajak atas penjualan barang kena pajak,(PPn Keluaran)  sehingga timbul utang kepada negara dan hutang tersebut dapat dikompensasikan langsung dengan beban pajak yang terjadi pada saat membeli barang tersebut (Ppn Masukan). Bila PPn Keluaran lebih besar dari PPn Masukan maka pada neraca akan terlihat sebagai hutang sedangkan bila PPn Masukan lebih besar dari pada PPn keluaran tidak akan ditampilkan pada neraca karena dicatat sebagai beban perusahaan. Pencatatan Ppn sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.

Bertuk Jurnal PPn.

Saat Pembelian

Pembelian/Persediaan barang dagang x,xxx,xxx
Ppn x,xxx,xxx
……Kas/utang x,xxx,xxx

Saat  Penjualan

Kas/Piutang x,xxx,xxx
      Penjualan x,xxx,xxx
      Ppn x,xxx,xxx

Jika Saat pembelian dicatat sebagai persediaan maka

Persediaan                                              x,xxx,xxx

Harga Pokok                                                                   x,xxx,xxx

Bila pada periode tertentu menaca menunjukan adanya hutanng PPn, maka utang tersebut berarti ppn keluaran lebih besar dari pada ppn masukan dan kelebihan tersebut harus disetor ke kas negara.

Jurnal Pada Saat Penyetoran ke kas negara

PPn                                                         x,xxx,xxx

Kas                                                                       x,xxx,xxx

Ppn tidak pernah menjadi asset perusahaan, pada pt. sinarindo dicatat demikian

Penggunaan dana perusahaan yang disebutkan sebagai piutang pemegang saham, oleh petugas pajak dapat dianggap sebagai penghasilan bagi pemegang saham, dan dikenakan Pph.

Perhitungan PPN.

Ada dua cara untuk menghitung ppn yaitu :

Exclude PPn (Excl)  : Yaitu  PPn dihitung  n % dari nilai jual barang /Jassa kena pajak setelah dikurangi discount.

Include PPn (InCl) : Yaitu Nilai Jual sudah termasuk PPn  n %

Non PPn adalah bentuk transaksi hanya berlaku untuk penyerahan barang dan jasa tidak kena pajak.

Manajemen Keuangan1

Manajemen Keuangan adalah untuk memahami tentang apa yang terjadi disekeliling kita untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis dan juga menjelaskan berbagai fakta dan informasi. Untuk lebih jelas mengenai manajemen keuangan silakan anda simak Makalah di bawah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara pasca Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah yang diikuti lahirnya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah berjalan hampir satu setengah tahun. Sebagaimana dipahami UU Keuangan Negara No.17 tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara nomor 1 tahun 2004 adalah untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi moderen.

UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara telah merubah sistem dan pola pengelolaan keuangan negara. Sistem yang diusung dalam UU tersebut adalah sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting system) yang menjadikan kinerja sebagai fokus sehingga seluruh potensi harus diarahkan untuk mendukung agar kinerja yang diinginkan dapat tercapai. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kinerja yang dicanangkan tercapai dengan pendanaan yang dialokasikan secara efisien dan efektif. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.17 tahun 2003, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Chief Operacional Officer (COO) untuk statu bidang tugas pemerintahan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif yang diserahkan kepada kementrian/lembaga dan pemegang kewenangan kebendaharaan yang diserahkan kepada kementrian keuangan.

Dari pengamatan APBN tahun 2005 sampai dengan triwulan I tahun 2006 menunjukkan pengalihan kewenangan administratif yang dulunya dilaksanakan oleh kementrian keuangan kepada kementrian/lembaga menunjukkan sebagian besar mind set KPA masih berprinsip tolok ukur keberhasilan diukur dari tingkat capaian disbursement (penyerapan) tanpa terlalu jauh memperhatikan kualitas kinerjanya. Berdasarkan permasalahan di atas maka pada RADIN tingkat regional Kanwil DJPBN wilayah Sumatera di Medan, Kanwil III DJPBN Padang merasa perlu mengangkat permasalahan pengalihan kewenangan administratif pada Kementrian/Lembaga khususnya dalam hal pelaksanaan pembayaran yang efisien dan efektif .

2. Tujuan

Dalam rangka mengemban misi reformasi dalam bidang keuangan negara yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) maka Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan pejabat lainnya yang ditunjuk selaku Kuasa BUN bukanlah sekadar kasir yang hanya melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, tetapi Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya yaitu berfungsi sekaligus kasir,pengawas keuangan dan manajer keuangan. Dikarenakan pelaksanaan tahun 2005 sampai dengan triwulan I tahun 2006 menunjukkan belum berubahnya mind set KPA dan KPPN dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran APBN perlu dilakukan langkah-langkah konkrit mengendalikan pengelolaan keuangan negara sesuai fungsi kementrian keuangan dalam arti seutuhnya : kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan agar tercipta efisiensi biaya dan efektifitas dalam pelaksanaan anggaran (cost effektiveness and operational efficiency) sehingga ada benang merah dalam siklus anggaran (budget cycle) antara input, output dan outcome.

Rumusan Masalah

Cakupan permasalahan dalam pelaksanaan pemisahan kewenangan administrasi dan kewenangan kebendaharaan adalah :

Menyoroti sampai dimana tingkat kesiapan kementrian/lembaga dalam menjalankan fungsinya selaku pemegang kewenangan administratif (what and how the manager manage);
Pelaksanaan kewenangan kebendaharaan (comptable) di kementrian keuangan (d.h.i KPPN);
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemisahan kedua kewenangan pada KPA dan KPPN;
Usul penyempurnaan aturan atau prosedur kerja untuk menciptakan efisiensi biaya dan efektifitas kinerja dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran sebagai bentuk pengendalian keuangan negara .

Batasan Masalah

Makalah ini hanya membahas tentang

Menyoroti sampai dimana tingkat kesiapan kementrian/lembaga dalam menjalankan fungsinya
Pelaksanaan kewenangan kebendaharaan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemisahan kedua kewenangan pada KPA dan KPPN

LANDASAN TEORI

Sistem penganggaran moderen (Public Expenditure Management) menekankan pentingnya tiga prinsip penting (best practice) dalam pengelolaan keuangan negara yaitu :

Aggegate Fiscal Dicipline,
disiplin anggaran pada tingkat nasional agar besarnya belanja negara disesuaikan dengan kemampuan menghimpun pendapatan negara
Allocative Efficiency, efisiensi alokasi anggaran melalui distribusi yang tepat sumber-sumber daya keuangan untuk berbagai fungsi pemerintahan sesuai dengan outcome (manfaat atau hasil) yang diharapkan dari penyelenggaraan tugas kementrian/lembaga
Operational Efficiency, efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi pemerintahan untuk menghasilkan output sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintahan bersangkutan

Reformasi di bidang perbendaharaan dilakukan sejalan dengan prinsip operational efficiency dengan mengubah fokus dari kontrol pengeluaran pada input menjadi output dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada manajer untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya (Let’s the manager manage). Pemberian kewenangan yang lebih besar pada manajer dilakukan untuk melaksanakan kegiatan berorientasi pada hasil (output) dan manfaat (outcome)

1. Dasar Hukum Pembayaran

UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No.13 tahun 2005 tentang APBN TA.2006
PP No.21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL
Keppres No.42 tahun 2002 jtentang Pedoman Pelaksanaan APBN
PMK No.134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Pembayaran APBN
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tanggal 28-12-2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN

2. Pembagian Kewenangan

Pasal 19 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ayat (1) menyebutkan bahwa Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya pembayaran APBN tersebut dilakukan oleh KPPN. Selanjutnya pada ayat (2) bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk :

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kewajiban dalam rangka pelaksanaan pembayaran ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 pada pasal 11 sebagai berikut :

Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.
Pengujian substantif dilakukan untuk:

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
Menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas);
Menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
Menguji faktur pajak beserta SSP-nya;

Pengujian formal dilakukan untuk:

Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tandatangan;
Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

Pada Pasal 7 ayat (2.c.) UU No.1/2004 bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Sedangkan pada penjelasan UU tersebut Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek rechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur) dan pemegang kewenangan kebendaharaan (comptable).

3. Kewenangan Administratif (Ordonateur)

Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Satu hal penting yang mendasar dalam penyempurnaan manajemen keuangan alah adanya kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi kementerian negara/lembaga dalam mengelola program dan kegiatan yang ada dalam lingkup kerjanya dimana penganggaran berdasarkan kinerja akan sangat membantu dalam penerapannya.

Penganggaran berdasarkan kinerja adalah penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja dalam rangka mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya.

Penganggaran berdasarkan kinerja pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan antara beban kerja dan kegiatan terhadap biaya. Secara lebih dalam, penerapan penganggaran berdasarkan kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan.

Ekonomis: sejauh mana masukan/sumberdaya yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya;
Efisiensi: sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan dengan sumberdaya/dana yang digunakan;
Efektivitas: sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung pencapaian

Analisa Manajemen Keuangan

A. Pelaksanaan Reformasi di Bidang Perbendaharaan

Sebagaimana diketahui reformasi di bidang perbendaharaan mempunyai konsekuensi pada pemisahan kewenangan administratif (ordonateur) dan kewenangan kebendaharaan (comptable). Kewenangan administratif yang selama hampir 58 tahun berada di Kementrian Keuangan beralih pada Kementrian/Lembaga sementara Kementrian Keuangan mempunyai kewenangan kebendaharaan. Dari pengamatan terhadap pelaksanaan APBN tahun 2005 dan triwulan pertama tahun anggaran 2006 memberikan gambaran masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan anggaran yang efisien (operational efficeincy).

Permasalahan aktual dan krusial yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan yang diemban KPPN sebagai ujung tombak dalam rangka pembayaran dana APBN adalah :

Aspek check and balance (saling uji) belum dapat dijalankan dengan baik sebagai konsekuensi pemisahan fungsi orodonateur dan fungsi comptable dikarenakan faktor SDM yang masih belum siap menjalankan amanat UU No.1/2004
Cara berpikir (mindset) jajaran Dit.Jen.Perbendaharaan (Kanwil DJPBN dan KPPN) yang sebagian besar belum memahami bahwa telah terjadi perubahan dalam sistim pembayaran sebagaimana telah diatur dalam UU No. 17/2003 dan UU No.1/2004 yakni diterapkannya sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Masih adanya perasaan berat hati melepaskan kewenangan administratif yang telah bertahun-tahun melekat dan seolah menjadi ”bench mark” pegawai KPPN bahwa dalam pelaksanaan pembayaran harus melakukan pengujian substantif yang kadang terjebak kepada pengujian formal yakni aspek tujuan pembayaran (doelmatigheid). Contoh : Dikarenakan penulisan resume kontrak yang kurang lengkap KPPN minta kontrak sebagai bahan pemeriksaan;
Adanya perbedaan penafsiran dalam menterjemahkan peraturan pelaksanaan yang mengakibatkan ketidakjelasan atau grey area bahkan menjadi blank area dan mendorong pada satu tindakan yang mengarah pada pelayanan yang berbelit-belit. Contoh : Dalam hal pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (BKPK 5212) ternyata dalam SPTB tercantum Pemeliharaan AC yang seharusnya masuk dalam BKPK 5231 dan ternyata dalam RKAKL memang alokasi dana untuk pemeliharaan AC tersebut masuk dalam MAK 521219
Adanya pertentangan pemahaman satu produk aturan dan produk aturan lainnya menimbulkan dilematika dalam pelaksanaan pengujian substantif atas perintah pembayaran contoh : pada pasal 19 ayat 2c UU No.1 tahun 2004 tentang pengendalian anggaran negara dan pasal 19 ayat 2 mengenai kewajiban bendahara umum negara serta penjelasan UU dimana fungsi komptabel tidak sekedar sebagai kasir tapi termasuk sebagai pengawas keuangan. Dilain pihak pada Peraturan Menteri Keuangan 96/2005 disebutkan bahwa Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung program sesuai dengan bagian anggarannya masing-masing yang juga dituangkan pada halaman pengesahan DIPA. Hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan antar KPPN karena masing-masing mempunyai standar pelayanan berdasarkan penafsiran dan pemahaman aturan-aturan tersebut
KPPN wajib membuat Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang seharusnya merupakan kewenangan administratif dan berada di Satker/KPA. Hal ini merupakan inkonsistensi dalam penerapan pemisahan ordonateur dan comptable.

B. Pelaksanaan Kewenangan Administratif (Ordonateur) di KPA

Permasalahan yang dihadapi KPA dalam pelaksanaan fungsi administratif :

Permasalahan dalam DIPA misalnya : tidak tersedia MAK 511119 (Pembulatan) MAK 511124 (tunjangan fungsional), MAK 511125 (PPh Ps.21) menimbulkan dilematika pada KPPN untuk melakukan pembayaran;
Adanya euforia (Let’s the manager manage) untuk melakukan pengeluaran sesuai keinginan dengan berdalih pada Petunjuk Operasional Kegiatan yang pada dasarnya adalah untuk menghabiskan dana yang tersedia dalam DIPA sehingga mengakibatkan penafsiran yang menyimpang dari bagan perkiraan standar

Contoh

Pembayaran insentif pegawai untuk kegiatan bersifat rutin
Fungsional
Kegiatan-kegiatn yang kurang mendukung pencapaian sasaran

Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dikontrakkan pada pihak yang bukan ahli dibidangnya

Adanya kecenderungan melakukan pengadaan barang dan jasa dengan pembayaran Uang Persediaan/ Tambahan UP khususnya untuk pekerjaan swakelola misalnya pada Dinas Kimpraswil. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya permintaan izin TU dengan beraneka alasan yang pada hakikatnya adalah keengganan KPA untuk melakukan pembayaran langsung;

Adanya kecenderungan melakukan perubahan/penambahan volume kegiatan yang pada hakikatnya adalah untuk penyerapan dana, dengan mengalihkan dari kegiatan yang dirasa sulit untuk melakukan pencairan dana. Indikator ini dapat dibuktikan banyaknya pengajuan revisi kepada Kanwil DJPBN;

Belum adanya kesadaran para pengelola keuangan untuk menjadikan dan memiliki peraturan tentang pengelolaan keuangan sebagai pegangan dan acuan kerja, dan lebih mengandalkan pada konsultasi ke KPPN dimana kemampuan dan penguasaan peraturan teknis pegawai yang melayani juga masih terbatas;

Belum adanya kemandirian para penanggung jawab fungsional (Bendahara, Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM) yang pada umumnya secara struktural merupakan pegawai bawahan pembuat komitmen (Kabag Umum / Kasubag Umum/ Kasubag TU) yang dalam pelaksanaan pekerjaannya berada dalam kendali dan atas perintah atau lebih extrim berada dalam “tekanan” sesuai keinginan atasannya sehingga ada rasa enggan atau takut terjadinya conflict of interest;

Masih lemahnya kemampuan pejabat penerbit SPM dalam menterjemahkan DIPA serta RKA-KL dan akibatnya pengujian tagihan dan pembebanan MAK/MAP tidak sesuai dengan substansi pembayaran,

Contoh :
Dalam hal pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (BKPK 5212) ternyata dalam SPTB tercantum Pemeliharaan AC yang seharusnya masuk dalam BKPK 5231 dan ternyata dalam RKAKL memang alokasi dana untuk pemeliharaan AC tersebut masuk dalam MAK 521219

C. Faktor-faktor yang mempegaruhi pelaksanaan tugas

a. Faktor yang mendukung pelaksanaan tugas

Proses pengolahan data pelaksanaan APBN dilakukan secara elektronik didukung dengan aplikasi program secara integrasi;
Adanya payung hukum yang mandiri dan mempunyai legimitasi yakni UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan lainnya.

b. Faktor yang menghambat pelaksanaan tugas

Kemampuan SDM menjadi faktor utama terhambatnya pelaksanaan tugas dikarenakan di era Teknologi Informasi maka pelaksanaan tugas menuntut adanya kemampuan di bidang pengolahan data (komputer) disamping pengetahuan kewenangan kebendaharaan dan pengetahuan kewenangan administratif yang standar;
Pembinaan terhadap KPA masih dilakukan parsial dan seharusnya pembinaan dan bimbingan teknis dilakukan secara komprehensf meliputi aspek otoriasasi, orodonansering, comptable, akuntansi dan pengolahan data;
Kurangnya sosialisasi dalam bentuk GKM kepada lingkup internal (jajaran DJPBN);
Belum adanya payung hukum bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa BUN untuk melakukan pengawasan kepada satker pengguna atas pengelolaan keuangan negara khususnya ada temuan kejanggalan atau indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh KPA;
Tidak adanya penghargaan (reward) dan sanksi (punishmen) atas kinerja pegawai;
Sarana dan prasarana berupa piranti komputer dan jaringan website untuk mendukung sistem pembayaran yang belum memadai mengingat sarana yang ada sementara ini sudah tergolong kuno dan tidak branded.

D. Usul Penyempurnaan Aturan Pelaksanaan Kewenangan Kebendaharaan

Dari pengamatan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan masih terdapat kelemahan khususnya efficiency operational yang dikhawatirkan justru akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran program. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

Perlu adanya aturan sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengawasan atas pengelolaan keuangan negara (post audit) oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa BUN. Artinya apabila ada kejanggalan atau ditemukan indikasi penyimpangan dalam perintah pembayaran maka BUN/Kuasa BUN tetap menerbitkan SP2D, namun perlu dilakukan pembinaan secara tertulis atas kesalahan/penyimpangan tersebut dengan tembusan kepada aparat pengawas fungsional. Produk aturan yang diusulkan adalah dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;

Diperlukan penyuluhan secara kontinyu kepada KPA agar mind set selaku pemegang kewenangan administratif dapat dipahami dan diresapi. Untuk itu fungsi pembinaan pada Bidang PPKN dan Bidang AKLAP perlu dirumuskan ulang agar pola pembinaan yang dilakukan benar-benar komprehensif dan tepat guna sesuai reformasi manajemen keuangan pemerintah;

Perlu aturan tentang standar mutu layanan Kanwil DJPBN dan KPPN agar proses pengalihan kewenangan administratif kepada KPA dapat berjalan dengan baik;

Dengan diberlakukan standar mutu layanan maka perlu adanya bentuk kompensasi yakni berupa rangsangan (insentif) sebagai reward dan sebaliknya akan diberikan sanksi apabila ada pelanggaran dalam pelayanan kepada mitra kerja;

KPPN tidak perlu lagi membuat Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan (lampiran 14-3 PER-66/PB/2005) dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan administratif pada KPA;

Perlunya Bank Data Pegawai Negeri Sipil seluruh Indonesia agar file data jati diri PNS dapat secara mudah diakses oleh seluruh unit pemakai mengingat di era IT semua data diproses secara elektronik;

Diterapkan standar kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Dit.Jen.Perbendaharaan termasuk lingkup Kanwil DJPBN dan KPPN dikarenakan perubahan dalam sistem penganggaran di era reformasi manajemen pemerintah menghendaki adanya profesionalisme dan kompeten di bidang tugasnya;

Perlu percepatan peningkatan kompetensi pegawai di bidang otorisasi, ordonateur, akuntansi, analisa pelaporan dan pengolahan data dengan indikator sasaran prosentase pegawai yang mempunyai keahlian pada bidang tersebut dengan melaksanakan kegiatan on the job training (pelatihan di tempat kerja) dan GKM dengan sisitim mentoring;

Perlu dirumuskan ulang prosedur kerja Kanwil DJPBN dan KPPN dalam hal :

• Pola pembinaan sistem akuntansi pemerintah yang komprehensif dan pengolahan data yang integrasi dengan membetuk think thank dan DUKTEK di Kanwil DJPBN

Standardisasi kinerja KPPN :

a. Diterapkan pengamanan prosedur tetap pengamanan database
b. Ditentukan proses cut off
c. Dibentuk work shop untuk menanggulangi permasalahan aplikasi
d. Standar rekonsiliasi dalam rangka mutu pelayanan terhadap mitra kerja
e. Prosedur perbaikan data

E. Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

Indikasi penyimpangan anggaran negara sebagaimana ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran pada sebagian kalangan politisi dan masyarakat bahwa reformasi manajemen keuangan pemerintah tampaknya masih dalam batas verbalisme politis. Sistem manajemen keuangan pemerintah dan aparat pelaksananya masih belum mampu menggunakan uang rakyat secara bertanggung jawab. Sungguh ironis di tengah pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas serta hutang negara yang semakin membengkak, oknum aparat pemerintah masih melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyalahgunakan uang rakyat. Perilaku koruptif masa Orde Baru masih melekat kuat pada sebagian aparat pemerintah.

Hasil temuan BPK tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: Apa yang salah dengan sistem manajemen keuangan pemerintah kita? Apabila ternyata sistem manajemen keuangan pemerintah kita terbukti memiliki kelemahan, apakah ada sistem manajemen keuangan pemerintah alternatif yang mampu menekan penyimpangan dan pemborosan keuangan dan sumber daya negara? Sistem manajemen keuangan pemerintah

Apa yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1995) dalam menggambarkan keadaan manajemen keuangan pemerintah semasa Orde Baru tampaknya masih belum berubah secara signifikan pada masa Orde Reformasi sekarang ini. Ia mengatakan bahwa manajemen keuangan pemerintah sudah tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sebagai contoh, sistem pelaporan keuangan, katanya “….sering hanya menunjukkan legalitas penggunaan biaya dan kurang menunjukkan efisiensi penggunaan biaya tersebut”. Sistem pelaporan keuangan yang memungkinkan terjadinya distorsi informasi demikian tentunya sangat buruk bagi proses pembuatan keputusan dan kebijakan pemerintah yang efektif di bidang manajemen aset dan kewajiban (liabilities).

Dalam praktik manajemen keuangan pemerintah yang masih berlangsung sekarang ini, ada kecenderungan dari oknum pejabat untuk menghabiskan sisa anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan (proyek), yang dikelolanya. Pejabat tersebut termotivasi oleh insentif untuk menghabiskan sisa anggaran karena kalau sisa anggaran tersebut tidak dihabiskan maka jumlah anggaran yang disetujui Departemen Keuangan untuk tahun berikutnya, baik yang diusulkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) maupun Daftar Usulan Proyek (DUP), akan lebih kecil dari jumlah anggaran tahun sebelumnya.

Akibatnya, oknum pejabat tersebut merekayasa kegiatan untuk menghabiskan sisa anggaran dan membuat laporan keuangan “yang seolah-olah benar” untuk menjustifikasi kegiatan tersebut. Dalam sistem manajemen keuangan demikian tidak ada insentif bagi pengelola anggaran untuk menghemat maupun mengelola anggaran tersebut secara efektif dan efisien.

Lemahnya manajemen pemerintahan khususnya manajemen keuangan, pemerintah yang menstimulasi perbuatan koruptif demikian telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah terutama pada lembaga pengawasan.

Apabila dilihat dari praktik pengelolaan keuangan negara, tampak jelas pemerintah menggunakan “Cash Accounting System” (Sistem Akutansi Tunai-SAT). Penggunaan sistem ini dipertegas lagi dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 217/KMK.03/1990.

SAT hanya mencatat pos-pos penerimaan dan pengeluaran tunai. Dalam SK Menteri tersebut ditegaskan bahwa mulai 1 April 1990 berlaku sistem baru untuk semua pembayaran atas beban kepanjangan (APBN) yang disebut Sistem Pembayaran dengan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD). Dalam sistem UYHD tampak jelas pencatatan hanya dilakukan pada pembayaran tunai kegiatan jangka pendek, tidak memperhitungkan kewajiban jangka panjang.

Seperti yang sudah lazim dalam praktik pembukuan dan akutansi pemerintah selama ini, SAT yang digunakan pemerintah tidak mencatat aset dan kewajiban terutang baik dalam bentuk akun yang terutang (account payable) maupun akun piutang (account receivable). Oleh karena itu, tidak jelas dan sulit dilacak berapa nilai semua aset dan kewajiban yang dimiliki pemerintah.

Akibatnya, sistem pelaporan keuangan yang dihasilkan cenderung memberikan informasi yang tidak lengkap dan menyesatkan. Keadaan demikian seringkali membuat keputusan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan aset dan kewajiban pemerintah, termasuk manajemen hutang salah dan tidak efektif (policy defect). Kelemahan lain dari manajemen keuangan pemerintah selama ini adalah adanya nonbujeter, yaitu dana di luar APBN yang berasal dari pendapatan bukan pajak. Adanya pengalokasian dana yang bersifat nonbujeter yang penggunaannya tidak transparan dan lemah mekanisme akuntabilitas publiknya jelas bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Berbeda dengan SAT, Sistem “Accrual Accounting” (SAA) bukan hanya mencatat nilai penerimaan dan pembayaran tunai tetapi juga mencatat semua nilai aset dan kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu, dengan SAA semua aset dan kewajiban pemerintah akan terlihat dan terdeteksi. Melalui pencatatan account payable dan account receivable, SAA secara sistematis membukukan, dalam bentuk double entries, semua aset dan kewajiban pemerintah.SAA mengutamakan pemenuhan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntablitas publik dalam manajemen keuangan dan sumber daya negara.

Penerapan SAA adalah wujud pelaksaan good governance dalam manajemen keuangan dan sumber daya (aset) negara. Namun demikian, efektivitas implementasi SAA tersebut tidak bisa lepas dari apa yang kemudian dikenal dalam manajemen sektor publik moderen New Public Management (NPM) sebagai korporasi manajemen pemerintahan (corporate government). Sebagaimana layaknya dikenal dalam dunia bisnis swasta, dalam NPM pun diaplikasikan konsep ownership (pemilikan), purchase (pembeli), shareholder (pemegang saham), dan custtomer (pelanggan). NPM mengonstruksi organisasi pemerintah sebagai suatu korporasi. Masyarakat, sebagai pembayar pajak (tax payer), adalah shareholder dari organisasi tersebut.

Masyarakat berhak tahu atas segala urusan dan manajemen organisasi pemerintah, termasuk manajemen aset dan kewajiban. Pengurus organisasi tersebut wajib memberitahukan secara transparan kepada masyarakat sebagai shareholder semua hal mengenai aset dan kewajiban organisasi, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Menteri, sebagai pimpinan tertinggi dari organisasi tersebut, harus bertanggung jawab dan akuntabel kepada masyarakat mengenai semua hal menyangkut kemajuan dan manajemen organisasi.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam korporasi manajemen pemerintahan demikian adalah dengan mengawasi penggunaan dan pengelolaan aset dan kewajiban organisasi. Apabila pengurus gagal mengelola aset dan kewajiban organisasi maka masyarakat bisa mengusulkan untuk mengganti pengurus atau menteri yang memimpin organisasi tersebut. Dalam NPM hubungan antara Menteri dan Direktur Jenderal sebagai CEO (Chief Executive Officer) diwujudkan dalam bentuk Performance Contract (kontrak kinerja) yang biasanya berlaku selama lima tahun. Dalam kontrak demikian, menteri sebagai wakil dari owner (pemerintah), dapat memecat CEO sebelum habis masa kontrak kerjanya apabila ia gagal dalam mengelola aset dan sumber daya organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, CEO akan termotivasi untuk mengelola aset organisasi tersebut secara lebih afektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Namun, SAA bukannya tanpa kekurangan. Kelemahannya adalah relatif tingginya biaya admisitrasi dan transaksi (transaction cost). Dalam sistem ini setiap organisasi pemerintah diwajibkan mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik. Artinya, dibutuhkan banyak tenaga pemeriksa keuangan (auditor) profesional untuk menyiapkan dan mengaudit laporan keuangan tersebut. Selain itu, efektivitas SAA dalam manajemen aset dan keuangan negara sangat bergantung pada integritas moral dan keprofesionalan para operatornya.

Di sinilah profesi pemeriksa keuangan, baik ia sebagai pemeriksa keuangan internal maupun eksternal (internal and external auditor) maupun pengelola keuangan pemerintah, memegang peranan penting. Efektivitas SAA dalam manajemen aset dan keuangan pemerintah telah dibuktikan oleh Pemerintah Selandia Baru. Hasilnya, posisi anggaran belanja Pemerintah Selandia Baru berubah, dari defisit sebesar $ 2.254 miliar tahun 1990-1991 menjadi surplus $755 juta pada 1994 dan $ 3.314 juta pada 1996. SAA telah memberikan kontribusi yang nyata dalam menekan pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

SAA merupakan sistem manajemen keuangan alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi manajemen keuangannya. Sistem ini telah terbukti mampu mengelola kekayaan negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Namun, hal yang paling mendasar agar sistem tersebut bekerja dengan efektif adalah adanya kemauan politik pemerintah untuk secara sungguh-sungguh menerapkan sistem tersebut guna mewujudkan good governance dalam manajemen keuangan pemerintah

KESIMPULAN

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan pemisahan kewenangan administratif dan kewenangan kebendaharaan masih menimbulkan permasalahan-permasalahan sehingga pelaksanaan anggaran yang efisien sebagaimana diharapkan dengan perubahan sistem belum terlihat secara jelas.

Yang perlu dipikirkan bersama adalah arah reformasi bidang perbendaharaan harus dikawal sesuai tujuan yang dicapai yaitu menciptakan good governance dan hal itu dapat terwujud apabila dalam pelaksanaan APBN mengacu pada tiga prinsip penting dalam Public Expendiure Management yakni : aggregate fiscal dicipline, Allocative efficiency dan operational efficiency.

Untuk itu selaku bagian dari jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka Kanwil DJPBN hendaknya terus melakukan evaluasi kinerja dan pengembangan kinerja agar dapat merespon perubahan dalam segala aspek pengelolaan keuangan negara. Amin.

SARAN

Sistem manajemen keuangan pemerintah yang dipraktikkan pemerintah selama ini kurang memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem manajemen keuangan demikian melemahkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, memancing praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) karena kurang transparan, dan mendorong pejabat untuk menggunakan keuangan dan sumber daya negara secara tidak bertanggung jawab karena lemahnya mekanisme akuntablitas publik dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dicari sistem manajemen keuangan pemerintah alternatif yang memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya negara. Sistem “Accrual Accounting” dapat dijadikan salah satu alternatif kebijakan.

Akuntansi Menengah Keuangan 1

Nama mata kuliah (SKS)

Akuntansi Keuangan Menengah I (3 Sks)

Kode mata kuliah

EKA 211

Prasyarat

Pengantar Akuntansi II

EKA 111

Deskripsi mata kuliah

Mata kuliah Akuntansi Keuangan I mempelajari tentang konsep-konsep dasar akuntansi keuangan; jenis-jenis dan format laporan keuangan; akuntansi untuk sisi aktiva pada laporan keuangan pada perusahaan, yang meliputi: kas; piutang; persediaan berdasar cost; persediaan berdasar non cost; property, plant assets dan equipment; investasi; leasing; dan aktiva tak berwujud.

Buku Acuan

Kieso, D. E., J. J. Weygandt, dan T. D. Warfield, Intermediate Accounting, 8th edition, John Wiley, Singapore, 2000.
IAI, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah, Buku satu, BPFE, Yogyakarta, 2002.

Akuntansi Biaya 1

BAB 1 The Accountant’s Ro¬le in the Organization

Perbedaan Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya

Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan memiliki tujuan-tujuan yang berbeda.
Management Accounting
–    Mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. (tidak dibatasi oleh standar umum tertentu, karena dibuat berdasarkan kebebasan dan kebijakan manajemen)
–    Fokus pada pelaporan internal.
Financial Accounting
–    Mengukur dan mencatat transaksi bisnis serta menyediakan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum (GAAP).
–    Fokus pada pelaporan untuk pihak eksternal.
Cost Accounting
–    Mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya untuk memperoleh/menggunakan sumber daya dari suatu organisasi.
–    Menyediakan informasi untuk Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan.
Cost Management
Menggambarkan aktivitas manajer dalam perencanaan dan pengendalian biaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan nilai bagi konsumen serta menurunkan biaya produk/jasa.

Standar Kode Etik Akuntan Manajemen
Seorang praktisi manajemen keuangan dan akuntansi manajemen memiliki kewajiban kepada publik, profesi, perusahaan tempat mereka bekerja dan terhadap mereka sendiri untuk selalu menjaga standar etika yang tertinggi, yaitu:

1.    Competence
2.    Confidentiality
3.    Integrity
4.    Objectivity

BAB 2  An Introduction to Cost Terms and Purposes

    Cost adalah sumber daya yang dikorbankan/dikeluarkan untuk memperoleh tujuan tertentu, dan biasanya diukur dalam satuan mata uang yang harus dikelurkan untuk memperoleh barang/jasa. (pengorbanan ekonomis untuk manfaat yang dirasakan di masa yang akan datang). Sedangkan Expense (= expired cost) adalah pengorbanan ekonomis untuk manfaat yang dirasakan saat ini.

@    Actual cost adalah biaya yang benar-benar terjadi, biasanya berbeda dari biaya yang ditargetkan (budgeted cost).
@    Cost object (objek biaya) adalah segala sesuatu (objek) dimana biayanya dapat dihitung dan diukur. Misalnya produk, service/jasa, project, aktivitas, departemen, dll.
@    Cost drivers (pemicu biaya) adalah suatu variabel yang menyebabkan timbulnya biaya, misalnya level of activity (jumlah jam tenaga kerja langsung, jumlah machine hours, dll)

DIRECT COST DAN INDIRECT COST:
1.    Direct cost, biaya yang terkait langsung dengan cost object sehingga dapat ditelusuri langsung ke cost object tersebut dengan cara yang ekonomis (cost effective). Contoh : direct material, direct labor. Istilah cost tracing digunakan untuk menggambarkan pembebanan direct cost ke cost object.
2.    Indirect cost, biaya yang terkait dengan cost object tetapi tidak dapat ditelusuri langsung ke cost object tersebut dengan cara yang ekonomis (cost effective). Contoh: Indirect Labor, indirect material. Istilah cost allocation digunakan untuk pembebanan indirect cost ke cost object.

POLA PERILAKU BIAYA: VARIABLE COST DAN FIXED COST
a)    Variable cost, biaya yang secara total berubah-ubah sesuai volume/aktivitas produksi. Semakin tinggi volume aktivitas produksi, total variabel cost semakin tinggi. Tetapi variabel cost/unit tetap.
b)    Fixed cost, biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume/aktivitas produksi berubah-ubah, sampai batas waktu/volume tertentu (relevant range). Namun Fixed cost/unit akan berubah-ubah, semakin besar volume produksinya maka semakin kecil (murah) fixed cost yang dibebankan kepada masing-masing unit produk tersebut.

Gb A. Total Variabel Cost                               Gb B. Variabel Cost per Unit

Gb C. Total Fixed Cost                                 Gb D. Fixed Cost per Unit

Cost Driver
Adalah sebuah variable, seperti level aktivitas atau volume produksi, yang akan mempengaruhi biaya pada rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara perubahan pada level aktivitas dan perubahan pada level total cost. Sebagai contoh, jika jumlah biaya makan yang Anda keluarkan tergantung pada jumlah potong pizza yang anda makan maka jumlah potong pizza menjadi cost driver dalam biaya makan Anda.
Cost driver pada variable cost adalah level aktivitas atau volume produksi yang perubahannya secara proporsional merubah total biaya variabel. Sementara pada fixed cost, dalam jangka pendek tidak memiliki cost driver namun bisa memiliki cost driver dalam jangka panjang.

Relevant Range
Adalah rentang dari level aktivitas/volume produksi normal, dimana ada hubungan yang spesifik antara level aktivitas/volume produksi dengan biaya. Contohnya: fixed cost dikatakan tetap hanya jika berhubungan dengan (rentang) range tertentu (yang biasanya lebih luas) dari total aktivitas atau volume (dimana perusahaan diharapkan beroperasi) dan untuk jangka waktu tertentu (biasanya periode anggaran tertentu).

Gambar Fixed cost behavior

Rp120jt
TFC
Rp  80 Jt
Relevant range
Rp  10 Jt                        Th 200x

0

Asumsi dasar dari relevant range juga bisa digunakan untuk variable cost. Yaitu jika diluar relevant range, variable cost seperti direct material bisa tidak berubah secara proporsional dengan perubahan pada volume produksi. Contohnya: diatas jumlah volume tertentu, biaya direct material bisa semakin murah karena adanya diskon pembelian.

    Inventoriable cost adalah seluruh biaya produk yang diakui sebagai aset pada saat terjadi, baru kemudian menjadi cost of goods sold setelah produk tersebut terjual.
    Period cost adalah seluruh biaya yang ada di Laporan Rugi Laba kecuali cost of goods sold. (biaya yang ada langsung dibebankan sebagai expense di Laporan Rugi Laba)
    Prime cost adalah semua biaya manufaktur langsung (DM + DL).
    Manufacturing Cost = biaya produksi atau biaya pabrik
o    = Prime Cost + FOH
o    = DM +DL + FOH
    Commercial Exp. = marketing + administrasi
    Total Operating Cost = Manufacturing Cost + Commercial Exp.
    Conversion Cost = biaya untuk merubah material menjadi output.
•    = DL + FOH

Schedule of COGM
DM :
Beg        xx
(+) Purchase    xx
Av. For use    xx
(-) End              (xx)            xx
DL                        xx
Indirect Manuf. Cost :
Indirect labor        xx
Indirect material    xx
Sewa peralatan        xx
Depresiasi        xx        xx
Manufacturing cost current period        xx
(+) WIP-beg                    xx
(-) WIP-end                          (xx)
COGM                        xx

COGS Statement
F/G-beg            xx
(+) COGM            xx
cost of goods av. for sale    xx
(-) F/G-end                  (xx)
COGS                xx
Income Statement
Revenue        xx
(-) COGS              (xx)
Gross profit        xx
(-) Operating exp.       (xx)
Operating Income    xx

BAB 4 : JOB COSTING

Dua jenis costing system (sistem pembiayaan) yang digunakan untuk menentukan biaya dari suatu produk/jasa :
1)    Job-costing system
–    Biasanya digunakan apabila produk yang dihasilkan beragam (heterogen).
–    Biaya diakumulasi berdasarkan setiap job (per customer order).
–    Laporan yang digunakan yaitu: Job Cost Sheet

2)    Process-costing system
–    Biasanya digunakan apabila produk yang dihasilkan seragam/sama dan dalam jumlah massal.
–    Biaya dihitung setiap periode kemudian dibagi dengan jumlah produksi untuk menentukan per unit cost.
–    Laporan yang digunakan yaitu berupa Cost of Production report (biasanya dimiliki oleh masing-masing departemen proses)

Alokasi indirect cost pada job costing system :
1.    Actual costing, mengalokasikan indirect cost dengan cara mengalikan actual indirect cost rates dengan actual quantity of the cost allocation bases.
2.    Normal costing, mengalokasikan indirect cost dengan cara mengalikan budgeted indirect cost rates dengan actual quantity of the cost allocation bases.
Keduanya menggunakan dasar cost allocation bases adalah karena tiap pekerjaan (job) menuntut kuantitas sumber daya indirect yang berbeda, sehingga diharapkan dengan menggunakan cost allocation bases bisa mengalokasikan biaya dari sumber daya indirect secara sistematik sesuai dengan pekerjaannya.

Penggunaan normal costing dapat menimbulkan underallocated/overallocated (=underapplied/overapplied) indirect cost jika budgeted indirect cost lebih kecil/besar dari pada jumlah actual yang terjadi. Dalam mengalokasikan under/overapplied indirect cost ada tiga pendekatan yang bisa digunakan :
•    Adjusted allocation rate, dengan cara me-restate seluruh pencatatan atas indirect cost yang ada pada general ledger dan subsidiary ledger dengan menggunakan actual cost rates. (mengganti semua yang tadinya pakai budgeted cost rates)
•    Proration approach, dengan cara membagi kelebihan/kekurangan (under/overapplied) indirect cost ke ending WIP, finished goods, dan COGS secara prorata. (baca Horngren p.116)
•    Write-off to COGS, kelebihan/kekurangan alokasi indirect cost yang terjadi langsung dimasukkan sebagai pengurang atau penambah COGS periode berjalan.

BAB 17 : PROCESS COSTING

Tujuan costing systems :
•    Menentukan cost dari suatu produk/jasa
•    Menentukan nilai inventory dan COGS
•    Mengelola biaya dan evaluasi kinerja.
Proses costing membagi cost menjadi berdasarkan kategori pada proses apa cost tersebut terjadi (menghitung biaya pada tiap proses produksi bukan berdasarkan job).

Equivalent unit (baca : Horngren p.590)
Ilustrasi: Misalkan produknya adalah aqua botol ukuran 500ml. Jika ada produk setengah jadi (WIP) sebanyak 10 botol, dengan asumsi WIP tersebut baru selesai diberi Direct Material air sebesar 50% (atau masing-masing botol baru terisi 250ml air). Berarti total DM air yang sudah dikeluarkan pada WIP tersebut adalah  2.500ml (10 botol x 250ml). Nah, dari jumlah air 2.500ml itu, sebenarnya kita sudah bisa menghasilkan berapa botol produk sih? Jawabnya adalah  5 botol (2.500ml/500ml). Jadi 5 botol dianggap sebagai equivalent unit (setara unit), padahal secara riil fisiknya ada 10 botol barang setengah jadi.

BAB 16 : JOINT PRODUCT & BY PRODUCT

Dari bab sebelumnya telah dipelajari mengenai sistem pembiayaan untuk perusahaan yang memproduksi hanya satu produk atau beberapa produk pada proses yang terpisah yaitu process costing. Bagaimana untuk kasus dua  atau lebih produk yang dihasilkan pada proses yang sama? Dalam kasus ini dikenal istilah joint process.

    Joint cost adalah biaya yang terjadi pada suatu proses produksi lebih dari 1 produk.
    Split off points adalah saat ketika beberapa produk yang melewati 1 proses yang samasudah dapat dipisahkan/diidentifikasikan secara terpisah.
    Separable cost adalah biaya setelah joint cost yang dapat di-assign ke masing2 produk.
    Joint product adalah beberapa produk yang melewati 1 proses produksi bersama.
    Main product adalah produk utama/produk yang nilainya paling tinggi dibandingkan produk lainnya dalam joint product.
    By product adalah produk yang nilainya paling kecil dibanding produk lainnya dalam joint product.

Cara mengalokasikan joint cost :
1.    Menggunakan market-based
a)    Sales value at split off method, asumsi tidak ada proses lebih lanjut after split off (sehingga separable cost tidak dimasukkan dalam perhitungan).
Dasar alokasi = jumlah barang yang diproduksi x harga jual
Dibagi secara proporsional
b)    Net Realizable Value (NRV) method
Dasar alokasi = harga jual – separable cost
c)    Constant Gross – Margin Percentage NRV Method
–    Hitung gross margin profit % secara keseluruhan
–    Kurangkan nilai penjualan per produk dengan gross margin
–    Kurangkan dengan separable cost → dasar alokasi

2.    Menggunakan physical measures
Dasar alokasi = ukuran fisik barang/produk (seperti: berat, panjang, dll).

Cara alokasi joint cost untuk By Product :
1.    By product recognized at the time production is completed
→ revenue penjualan by product langsung mengurangi COGS main product.

2.    By product recognized at the time of sale
→ revenue penjualan by product tidak mengurangi COGS main product tetapi diakui sebagai tambahan pendapatan pada revenue main product (sebesar penjualan jumlah by product yang terjual).

BAB 18 : SPOILAGE, REWORK & SCRAP

    Spoilage adalah barang yang sudah jadi atau setengah jadi tetapi tidak memenuhi kriteria pembeli, sehingga biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah. Jika masih dalam bentuk WIP (setengah jadi), maka barang spoilage dapat dijual atau dikerjakan kembali (rework). Spoilage terbagi menjadi :
o    Normal spoilage, tetap terjadi walaupun operasional sudah efisien.
o    Abnormal spoilage, terjadi karena operasional tidak efisien.
    Rework adalah barang yang tidak memenuhi kriteria pembeli tetapi masih bisa diperbaiki sehingga dapat memenuhi kriteria yang diinginkan (ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk perbaikan).
    Scrap adalah sisa material yang masih dapat dijual atau dipakai lagi.

Untuk perlakuan jurnal masing-masing bisa dilihat pada buku Horngren Halaman 636 – 640.

BAB 5 : ACTIVITY BASED COSTING (ABC)

    Product undercosting, produk yang menggunakan sumber daya yang besar tetapi dilaporkan memiliki cost per unit yang rendah.
    Product overcosting, produk yang menggunakan sumber daya yang sedikit tetapi dilaporkan memiliki cost per unit yang tinggi.
    ABC → cara penerapan costing system yang berfokus pada aktivitas individual sbg dasar dari cost object. Menghitung biaya dari aktivitas individual dan menentukan biaya ke cost object (seperti produk/jasa), berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi tiap produk/jasa tersebut.

BAB 19 : QUALITY, TIME, AND THEORY OF CONSTRAINTS

Cost of quality adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produk yang berkualitas rendah (biaya-biaya yang timbul akibat menghasilkan produk berkualitas rendah). Terdiri dari :
    Prevention cost, biaya yang timbul untuk mencegah kerusakan. Contohnya biaya untuk design engineering, process engineering, supplier evaluation, quality training, dll.
    Appraisal cost, biaya yang timbul untuk mendeteksi produk. Contohnya biaya inspeksi, product testing, dll.
    Internal failure cost, biaya yang timbul akibat produk yang rusak sebelum produk tersebut sampai ke konsumen. Contohnya biaya spoilage, rework, scrap, breakdown maintenance, dll
    External failure cost, biaya yang timbul akibat produk yang rusak setelah produk tersebut sampai ke konsumen. Contohnya biaya warranty, customer support, liability claim, dll.

Tehnik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi & menganalisa permasalahan kualitas :
o    Control charts
o    Pareto diagrams
o    Cause-and-effect diagrams

Theory of Constraints (TOC), merupakan metode unt memaksimalkan operating income saat menghadapi bottleneck dan non-bottleneck operations.

Bottleneck → terjadi saat operasi, pada saat pekerjaan yang dilakukan mendekati atau melebihi kapasitas yang dapat dilakukan.

BAB 20 : INVENTORY MANAGEMENT, JUST IN TIME, BACKFLUSH COSTING

Inventory Management adalah perencanaan, koordinasi, dan pengawasan aktivitas yang terkait dengan arus inventory yang masuk, melalui, dan keluar di perusahaan.
Dalam me-manage inventory untuk meningkatkan net income membutuhkan manajemen biaya efektif yang terdiri dari 5 kategori:

1.    Purchasing cost, cost of goods yang diterima dari supplier, termasuk biaya transportasi.
2.    Ordering cost, biaya untuk mempersiapkan dan menerbitkan purchase order, menerima dan memeriksa items yang ada di order, memeriksa kesesuaian invoice yang diterima, purchase order, dan delivery record untuk pembayaran.
3.    Carrying cost, biaya yang terjadi saat menyimpan inventory untuk dijual, termasuk di dalamnya adalah opportunity cost atas investasi pada inventory yang dimiliki tersebut.
4.    Stockout cost, biaya yang terjadi akibat perusahaan tidak memiliki persediaan yang diminta oleh konsumen, sehingga perusahaan harus secepatnya memenuhi permintaan yang ada.
5.    Quality cost, biaya yang timbul saat produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen.

Economic Order Quantity (EOQ) adalah model keputusan yang mencoba untuk mengoptimalkan kuantitas order yang dipesan agar memenuhi suatu asumsi tertentu. Versi paling sederhana dari model EOQ ini yaitu mengasumsikan bahwa hanya ada ordering cost dan carrying cost, model ini juga berasumsi:
1.    Setiap tahun order pada kuantitas yang sama (reorder point yang sama)
2.    Permintaan, ordering cost, dan carrying cost diketahui dengan pasti.
3.    Purchasing cost per unit tidak dipengaruhi oleh kuantitas yang dipesan.
4.    Tidak ada stockout yang terjadi
5.    Dalam memutuskan ukuran purchase order, manajer hanya mempertimbangkan cost of quality yang mempengaruhi ordering cost atau carrying cost.

Just in Time (JIT) Purchasing, yaitu pembelian material (atau barang) tepat pada saat dibutuhkan.
Tujuan JIT :
    Unt menghilangkan storage & carrying cost
    Bagian yang penting dari TQM
    Mangurangi WIP & raw materials

Backflush Costing, merupakan suatu job-costing system yang ada pada produksi dengan menggunakan JIT dimana backflush costing menunda pencatatan beberapa jurnal entry hingga akhir masa produksi atau akhir siklus penjualan, sehingga biaya untuk penerapannya lebih rendah dibandingkan dua sisten costing lainnya (job order dan process costing).

Istilah-istilah Lain Yang Penting

    Planning → konstruksi program operasional secara detail.
    Organizing → penciptaan kerangka kerja dalam aktivitas yang harus dijalankan.
    Controlling (pengawasan) → untuk menjaga agar actual sesuai dengan plans.
    Authority → kekuatan untuk memberi order untuk melakukan/tidak melakukan suatu aktivitas.
    Responsibility → berhubungan dengan otoritas, yaitu tanggungjawab atas kekuatan yang dimiliki.
    Accountability → melaporkan hasil kepada pihak yang mempunyai otoritas lebih tinggi.
    Struktur organisasi → chart yang menjelaskan tingkat manajemen dalam perush, dan memberi      penjelasan mengenai tingkat otoritas, tanggungjawab dan akuntabilitas dlm perush.
    Controller → tanggungjawab manajer eksekutif terhadap fungsi akuntansi.
    Budget (anggaran) → planning mgt yang dikuantifisir (dinyatakan dalam monetary unit).
    Direct costing/variable costing → untuk me-matching-kan fixed cost dengan revenue yang diperoleh dlm suatu periode.
    Absorption costing → untuk me-matching-kan fixed manufacturing cost dgn unit produksi. Yang kemudian pada saat dijual akan di-expense di dalam COGS I/S.
    Cost object → pengakumulasian dan perhitungan biaya berdasarkan item/aktivitas tersebut.
Misal, berdasarkan : produk, batch, proses, order konsumen, kontrak, product line, departemen, divisi, project, strategic goal.
    Traceability → ketika cost object ditentukan maka perhitungan cost itu berdasarkan dpt cost tersebut di-trace ke cost object.
    Nonfinancial Performance Measures → tidak ada unsur uang
–    efisiensi control
–    quality control
    Klasifikasi Biaya :
•    Product
•    Volume produksi
•    Departemen manufaktur, proses, cost centers
•    Periode akuntansi
•    Decision, action atau evaluasi.

Biaya yang berhubungan dengan produk
    Prime Cost = DM + DL
    Manufacturing Cost = biaya produksi atau biaya pabrik
= Prime Cost + FOH
= DM +DL + FOH
    Commercial Exp. = marketing + administrasi
    Total Operating Cost = Manufacturing Cost + Commercial Exp.
    Conversion Cost = biaya untuk merubah material menjadi output.
= DL + FOH
    Direct Material (DM) adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk, misal kayu ke furniture.
    Direct labor (DL) adalah biaya tenaga kerja langsung yang merubah DM menjadi F/G, sehingga dapat dibebankan kepada produk tertentu.
    FOH (manufacturing OH) adalah beban manufaktur atau factory burden. Terdiri dari seluruh biaya manufaktur yang tidak dapat di trace ke produk secara langsung.
FOH dapat berupa :
o    Indirect material, material yang diperlukan unt menyelesaikan produk tapi bukan DM. Misalnya : lem, paku.
o    Indirect labor, tenaga kerja supervisi (tidak langsung mengerjakan produk). Misalnya : gaji supervisor, inspeksi.
o    Other Indirect Cost, misalnya : sewa gudang, asuransi kebakaran pabrik, maintenance mesin, biaya listrik, dll.
    Marketing expense adl beban yang dimulai sejak produk selesai sampai dengan dijual.
    Adm expense adl beban yang terjadi dlm rangka directing dan controlling perush.

Biaya yang berhubungan dengan volume produksi
    Variable cost
Adalah biaya yaang akan berubah jika total produksi juga berubah.
    Fixed cost
    Semi Variable cost
Adalah biaya yang terdiri dari variable cost dan fixed cost. Contoh biaya listrik.

Biaya yang berhubungan  dengan departemen manufaktur
Apabila biaya dpt di-trace kepada departemen dimana produk di produksi, seperti direct departemen cost.
Apabila dapat dibagi-bagi ke beberapa departemen seperti indirect departemen cost. Misalnya building rent dan building depreciation.
 Joint cost dan Common cost
Common cost, terjadi ketika banyak jenis produk menggunakan satu fasilitas (penggunaan fasilitas bersama-sama).
Contoh :
1)    Fasilitas (ex. meja, kursi) untuk disewakan macam2 aktivitas
2)    Acc. mencatat aktiva → bermanfaat untuk divisi lain
3)    Supervisi → cc k/ digunakan oleh A, B, C
Joint cost, prosesnya sama tetapi produk yang dihasilkan berbeda.

Biaya yang berhubungan dengan periode akuntansi
a)    Capital expenditure → biaya yang bermanfaat untuk jangka panjang (asset)
b)    Revenue expenditure → biaya yang bermanfaat untuk jangka pendek (expense)

Cara memisahkan fixed dan variable cost dalam semivariable cost :
1)    High & low methods → dari aktivitas terendah dan tertinggi
2)    Scattergraph methods (tidak akurat) → y = cost ; x = aktivitas (diplot)
3)    Least square methods (paling akurat)
Cara menentukan FC → saat Q = Ø maka akan kita tarik sebagai FC

COST ACCUMULATION
1)    Job order costing
2)    Process costing
3)    Backflush costing

Job Order Costing
Metode costing dimana biaya diakumulasi berdasarkan setiap job (customer order).
Job order cost sheet / cost sheet → detail mengenai job tertentu.
Dalam job costing :
DM, DL dan FOH diakui berdasarkan setiap order
Semua penggunaan DM, DL, FOH Applied ditampung dulu di akun WIP,
WIP    xxx
F/G    xxx
kemudian dikredit ke F/G
F/G    xxx
WIP    xxx
kemudian ketika dijual,
COGS    xxx
F/G    xxx
FOH control > FOH applied = underapplied, (+) COGS
FOH control < FOH applied = overapplied, (-) COGS
Overapplied                Underapplied
FOH C      xxx             COGS       xxx
COGS    xxx           FOH C    xxx

Process Costing
Metode costing dimana biaya diakumulasi berdasarkan cost center (departemen tempat terjadi proses produksi).
Production flow :
1)    Sequential PF,
Dept 1
Man cost →    Dept 2
Man cost →    Dept 3
Man cost →    F/G

2)    Parallel PF
Dept 1

Dept 2
Dept 5
F/G
Dept 3

Dept 4

3)    Selective PF
Dept 1            Dept 2            Dept 3 (packaging)            F/G

Dept 2

Karakteristik process costing :
1.    cost dibebankan ke per departemen
WIP-A    xxx
Materials    xxx
2.    dikumpulkan ke cost of production report = laporan yang digunakan dlm proses costing untuk mengakumulasikan biaya dan membebankan produksi setiap bulan.
Mengumpulkan biaya
Mengikhtisar
Menghitung TC → equivalent units
Menghitung VC
3.    cost ditransfer dari departemen 1 ke departemen berikutnya (A ke B)
WIP-B    Xxx
WIP-A    xxx
Equivalent units, jumlah sumber daya (seperti material, labor, FOH) yang dibutuhkan unt menyelesaikan satu unit produk sesuai dgn cost element yang diperhitungkan.
Average method, caranya : jumlah total yang ditransfer (+) %penyelesaian dalam material, labor, FOH.
Equivalent unit → unt m’cari cost/unit setiap M, L, FOH → ada total cost/unit.
∑ yang ditransfer x total
Ending WIP di breakdown M x equival unit (no ∑ transfer)
L x equival unit (no ∑ transfer)
FOH x equival unit (no ∑ transfer)
Total cost
Di depart B
Ada cost dari proceeding depart → equival unit = total yang ditransfer (+) ending
Untuk cost added    Untuk transfer
WIP-B                   xxx
Mats                     xxx
Payroll                  xxx
FOH applied           xxx    WIP-A           xxx
WIP-B          xxx
F/G              xxx
WIP-B          xxx

FIFO method
Transfered out-nya ada :
+/ biaya inventory → cost to complete this period
started & completed this period
WIP
Klo di average method, transfered out (yang total ga ada beg & started & completed)

BIAYA KUALITAS & AKUNTANSI UNT PRODUK LOSS
1.    Biaya kualitas, biaya unt m’jaga kualitas & unt biaya yang t’jadi di kualitas yang buruk/kurang baik.
a)    Prevention cost, biaya unt m’cegah
b)    Appraisal cost (m’deteksi), biaya unt pengecekan (produk yang failed keburu masuk).
c)    Failure cost, biaya unt barang yang rusak.
    Internal failure cost : scrap, spoilage, rework, downtime from mesin rusak → produk belum sampai ke konsumen.
    External failure cost : konsumen tidak puas, warranty, replacement → produk sudah sampai ke konsumen.

Total Quality Management (TQM), yaitu pendekatan unt meningkatkan quality dlm seluruh aktivitas & proses.
•    Customer oriented
•    Peran aktif manajemen
•    Peran employee
•    Sistem yang memungkinkan tercapainya tujuan
•    Achievement oriented
2.    Akuntansi untuk produk loss
Job order costing
1.    Acc for scrap (brg sisa), scrap mempunyai nilai shg ketika dijual bisa dicatat sbg:
•    Scrap sales → bag dr I/S
•    COGS
•    FOH Control
•    WIP → klo bisa di-trace ke individual job
2.    Acc for spoilage goods (brg rusak/below std/tdk dpt diperbaiki)
a)    Konsumen failure
•    Tdk boleh dicatat sbg quality cost tapi harus ditanggung oleh konsumen
•    Dibebankan ke job yang b’sangkutan
•    Masuk ke spoilage inventory
b)    Internal failure
•    Disebabkan oleh kesalahan perush
•    Employee error
•    Mesin yang sdh usang
•    Ditanggung oleh perush, dicat sbg FOH control (loss)
•    Klo ditanggung oleh perush maka sales revenue & profit lebih kecil
3.    Accounting for rework, biaya untuk m’perbaiki brg yang rusak.
a)    Klo konsumen, dibebankan ke job shg sales price job-nya meningkat.
b)    Klo internal, masuk ke FOH control tapi COGS gak naik karena ke FOH control. Sales price gak berubah.
Process costing
    Spoilage seperti loss in process masuk/ dibebankan sbg FOH control
    Masuk sbg p’hit dlm equivalent units (sesuai dgn proporsi).

COSTING BY PRODUCT & JOINT PRODUCT
By product adalah produk yang mempunyai nilai kecil dan quantity sedikit, yang terproduksi bersama2 dengan produk yang mempunyai nilai besar dan quantity besar (main product).
Joint product adalah produk yang diproduksi dengan menggunakan fasilitas yang sama dan melalui proses yang sama/common process.
Biaya yang t’jadi dari proses yang sama tetapi m’hasilkan produk yang berbeda.
Metode costing by-product :
1)    Recognition of gross revenue, pada saat dijual diakui sebagai :
    Other revenue
    Mengurangi COGS
    Mengurangi total biaya produksi
    Menambah sales revenue
2)    Recognition of net revenue, ada biaya tambahan untuk melakukan proses tambahan
Alokasi joint cost ke joint product :
1)    Market value method
2)    Average unit cost method
3)    Weighted average method
4)    Quantitative unit method

MATERIALS
Economic Order Quantity (EOQ) adalah jumlah inventory yang dipesan pd satu waktu yang meminimalkan inventory cost.
Jika beli tidak sering & dalam jumlah besar, mk carrying cost (cc) akan ↑.
Jika beli  dalam jumlah kecil tetapi sering, mk order cost (co) akan ↑.
EOQ digunakan unt menyeimbangkan antara cc dan co.
Time to Order
Order point : saat pemesanan (pd qty tertentu)
Lead time : interval antara tanggal order dgn saat inventory t’sedia unt produksi.
Safety stock : jumlah yang paling aman dimiliki oleh perush supaya tidak terjadi stockout cost.
Order point : pemakaian normal selama lead time (+) safety stock.

JUST IN TIME & BACKFLUSHING
Just in time
Adalah filosofi yang menekankan pada pengurangan biaya dengan cara m’eliminasi inventory. Inventory harus datang pd saat diperlukan, tidak boleh sebelum/sesudah ataupun terlalu cepat/terlambat.
Tujuan :
    Unt m’hilangkan storage & carrying cost
    Important part dari TQM
    Mangurangi WIP & raw materials
Stockless production, zero inventory production (ZIP)
Adalah usaha untuk mengurangi WIP & raw materials.
Polling system : produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Keuntungan :
    Jika demand predictable
    Jika demand pd level yang sama dari periode ke periode
    Carrying cost rendah
Kekurangan :
    Kemungkinan t’jadi stockout cost kalau keterlambatan datangnya inventory
    Tidak bisa dipakai kalo demand flucktuated day to day
    Susah unt melakukan shipping dengan cost yang murah t’utama klo Cuma sedikit jumlah pesanannya.
Backflushing
Adalah pendekatan yang lebih sederhana, menyederhanakan akuntansi untuk flow biaya manufaktur. Digunakan tidak seperti WIP, tapi melakukan koreksi pada akhir periode.
Klo pake backflush costing, costing ditentukan pada saat produksi selesai.
Beban direct labor dan FOH Control langsung dimasukkan ke COGS.
FOH
OH rate base/OH allocation base adalah faktor yang dijadikan pembagi dalam OH rate.
Tujuan pemilihan base adalah supaya aplikasi FOH merupakan proporsi yang sesuai dlm pemakaian SD tidak langsung dalam produk/job.
Base yang umum digunakan :
a)    DM cost base
b)    Direct labor cost base → base ini gak cocok klo depresiasi mesin besar.
c)    DLH base
d)    Machine hour base

Steve Jobs

REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO – Yang banyak orang tahu, pendiri Apple, Steve Jobs, adalah pria yang hanya bervisi tinggi tentang teknologi. Jarang yang tahu bahwa dia adalah juga seorang penyair, romantis, atau pernah berkostum salah satu karakter “Alice in Wonderland”  dalam sebuah pementasan di sebuah pusat perbelanjaan di California.

Karakteristik inilah yang diungkapkan pacar seriusnya di masa lalu, Chrisann Brennan. Dalam edisi terbaru Rolling Stone yang baru akan terbit Jumat mendatang, Brennan blak-blakan berkisah tentang mantan kekasih yang memberinya satu anak ini.

Brennan dan Jobs bertemu di tahun 1972, ketika keduanya sama-sama menjadi siswa di Homestead High School di Cupertino. Sejak itu, keduanya menjalin percintaan On-off sampai kelahiran putri mereka, Lisa Brennan-Jobs, pada tahun 1978.

Dia mengatakan, keduanya memutuskan untuk hidup bersama bahwa musim panas 1972. Mereka mengontrak sebuah kamar di Cupertino tapi ditolak oleh pemiliknya, dengan alasan kamar itu untuk eorang lajang, bukan pasangan. Entah bagaimana, Steve berhasil membujuknya untuk berubah pikiran.

“Ini mengingatkan saya untuk sesuatu yang luar biasa dalam dirinya,” tulis Brennan. “Orang ini bisa membuat sesuatu bekerja. Dan dari cara dia mengambil alih situasi, aku tahu dia tahu itu.”

Brennan juga mengatakan, Jobs “hampir 100 persen romantis.” Dia menyebut Jobs sebagai pria teromantis yang pernah ada.

Brennan juga menceritakan bagaimana Jobs – yang menggantung sebuah poster Bob Dylan di atas tempat tidur mereka – menulis puisi malam mesin tik listrik, dan sering menulis ulang lagu Dylan.

Pada saat itu, Brennan tidak terkesan, melihat hasilnya  sebagai “banyak lagu-lagu Bob Dylan dengan beberapa perubahan.”

“Sekarang saya melihat apa yang ia coba lakukan. Dia adalah seorang penyendiri dan dia tidak banyak bicara, dan saya pikir dia menggunakan lagu-lagu Dylan untuk memahami dunia,” tulisnya.

Di sisi konyol, Brennan menceritakan bagaimana Jobs bersama teman sekamarnya, Al dan Steve Wozniak (yang kemudian mendirikan Applebersamanya) memainkan karakter “Alice”  di sebuah mal di dekat Santa Clara. Brennan mendapat bagian peran sebagai Alice, sementara Al, Jobs ,dan Wozniak bergantian memainkan Mad Hatter dan White Rabbit – lengkap dengan kostum kepala raksasa yang sangat panas, karena saat itu musim panas dan AC di mal bermasalah.

Brennan menulis bahwa Al, Wozniak dan Jobs “nyaris tidak bisa menangani 10 menit berada dalam kostum, dan sehingga mereka akan lari ke ruang ganti untuk membuka topeng raksasa di kepalanya dan untuk minum air setiap 10 menit.”

Namun, dalam esainya untuk Rolling Stone, Brennan tak secuilpun menulis perseteruan keduanya di akhir hubungan. Selama dua tahun, Jobs menyangkal bahwa ia adalah ayah dari Lisa, anak yang lahir untuk Brennan pada tahun 1978. Namun di kemudian hari, ia mengakuinya, bahkan menggunakan nama Lisa untuk sebuah produk yang diciptakannya.

Pengantar Akuntansi 1

Matakuliah ini mempelajari mengenai konsep dasar pencatatan Akuntansi mulai dari konsep dasar persamaan akuntansi, siklus akuntansi dan konsep dasar untuk pengukuran, pencatatan dan pelaporan kas, piutang, persediaan dan aktiva tetap.

  1. Pengantar Konsep dan Praktek Akuntansi
  2. Analisis Transaksi
  3. Konsep Matching dan Proses Penyesuaian
  4. Siklus Akuntansi
  5. Sistem Akuntansi, Internal Kontrol dan Jurnal Khusus
  6. Akuntansi Perusahaan Dagang
  7. Kas
  8. Piutang
  9. Persediaan
  10. Aktiva Tetap

Metodologi pengajaran:

Metode pengajaran praktek sangat ditekankan untuk matakuliah ini. Dalam perkuliahan mahasiswa akan dibimbing untuk memahami konsep akuntansi, latihan dengan mengerjakan latihan soal dalam buku atau dari buku lain.

Agar mahasiswa memahami bagaimana praktik akuntansi dan output proses akuntansi ada tiga tugas yang diberikan kepada mahasiswa:

  1. Mengumpulkan tiga laporan keuangan dari perusahaan dalam industrii yang berbeda yang dipublikasikan di koran. Dari laporan keuangan tesebut kemudian didiskusikan tentang format, isi laporan keuangan tersebut, Analisa dilakukan
  2. Mengunjungi sebuah perusahaan menengah atau kecil. Membuat laporan mengenai sistem akuntansi di perusahaan tersebut 5 – 10 halaman.
  3. Melakukan analisis atas pos-pos yang telah diajarkan dalam laporan keuangan utama yaitu untuk kas, piutang, persediaan dan aktiva tetap.

Source : http://staff.blog.ui.ac.id/martani/2009/01/30/pengantar-akuntansi-1/

Pengantar Akuntansi 1

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.